Rancangan Undang Undang Perfilman (RUU Perfilman) Akan Gunakan Rating Untuk Ganti Sistem Sensor

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Produsen film ada kemungkinan bisa sedikit berlega hati, karena dalam Rancangan Undang-Undang Perfilman (RUU Perfilman) yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, nantinya diatur bahwa para pembuat film bisa lebih merdeka dalam membuat karyanya. Wakil Ketua Komisi Kebudayaan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hamid Wahid, Selasa 4 Agustus 2009, menyatakan bahwa dalam rancangan tersebut memang diusulkan tentang pemerdekaan dan kewenangan produsen film untuk melakukan sensor secara mandiri (self-censorship) atas film yang diproduksinya. Nantinya lebih dikedepankan kategorisasi usia atau sistem rating.

Dengan ketentuan yang baru ini, produsen film akan lebih merdeka dalam berkreasi. Sensor juga bisa dilakukan secara mandiri sejak dalam proses produksi. Namun, keberadaan lembaga untuk melakukan sensor tetap ada. Meski nama dan kewenangannya kemungkinan besar akan berubah, sensor tetap diperlukan jika film melanggar ketentuan dan norma-norma yang berlaku. Ke depan, pendekatan dan komunikasi antara produsen film dan pelaksana sensor harus lebih baik. Ini diperlukan agar keutuhan film tetap terjaga, tidak mengganggu kreativitas, dan film tetap bermutu. Rancangan itu juga akan mengatur soal tata edar dan tata niaga perfilman.

Rencana pemberlakuan sistem rating ini disambut positif masyarakat film. Riri Riza dari Masyarakat Film Indonesia menilai, sistem rating lebih memberikan peluang pembuat film lebih bebas berkarya. Lembaga Sensor Film hanya memberikan kriteria klasifikasi. Konsumen film nantinya akan ditentukan berdasarkan kategorisasi usia, dan produsen menyesuaikan film produksinya dengan kategori tersebut (Koran Tempo, Rating Akan Gantikan Sistem Sensor, Rabu 5 Agustus 2009)

Iklan