Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika Beri Kewenangan Penuh Pada Badan Narkotika Nasional (BNN)

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Ketua Panitia khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika DPR, Sudhigdo Adi, Senin 10 Agustus 2009 mengatakan, bahwa pemilihan pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, pansus tidak akan membuat kriteria tertentu soal pimpinan BNN yang membatasi kewenangan presiden. Pansus tidak akan membuat kriteria pimpinan BNN yang justru membatasi hak dan kewenangan presiden dalam menentukan pimpinan BNN. Tidak ada kriteria harus polisi aktif dan sebagainya.

Pimpinan DPR dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah sepakat untuk memperkuat kewenangan BNN dalam menangani kasus narkotik. Mengingat, narkotik menjadi salah satu jenis extraordinary crime yang perlu penanganan serius dan fokus. DPR dan Presiden telah bersepakat bahwa BNN tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri. Pimpinan BNN dipilih presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Atas dasar itu, pimpinan BNN ke depan terbuka untuk siapa saja tergantung pilihan presiden. Namun, yang pasti, orang tersebut harus mengerti tata cara penanggulangan narkotik dan berpengalaman.

Dalam RUU tersebut, tidak diatur bahwa pimpinan BNN harus diusulkan Kapolri. Dalam rapat lanjutan tim perumus RUU tersebut, selain membahas soal struktur BNN, akan membicarakan masalah sanksi hukum, mencakup jenis dan mekanisme pemberian sanksi yang bertingkat kepada produsen dan pengedar. DPR tetap optimistis pansus mampu menyelesaikan RUU Narkotika sebelum berakhirnya masa jabatan DPR periode 2004-2009.

Sementara itu, Koordinator Indonesian Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR) Asmin Fransiska menilai, wewenang BNN dalam RUU Narkotika yakni bisa melakukan penyidikan terlalu luas. Disarankan BNN fokus pada rehabilitasi dan penyebaran informasi untuk masyarakat. Termasuk, memperluas diri dengan mengombinasikan orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang itu, harus mereka yang memiliki kapasitas dan kompeten di bidang masing-masing. Sangat diperlukan kombinasi orang-orang dalam BNN demi kemajuannya.

Hal yang disayangkan bahwa pada Pasal 104 Ayat 1 dalam RUU tersebut yang menyatakan akan menjatuhkan hukuman kepada orang tua atau wali yang tidak melaporkan anaknya (belum cukup umur) yang memakai narkotik dengan sanksi enam bulan penjara atau denda Rp1 juta. Ini hal yang paling krusial dalam RUU. Masalah pengguna narkotik itu bukan isu terbuka. Setiap treatment orang tua berbeda-beda terhadap anak-anaknya. Kultur setiap keluarga pun berbeda-beda (Media Indonesia, Pimpinan BNN Hak Prerogratif Presiden, Selasa 11 Agustus 2009)

Iklan