Rancangan Undang Undang tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (RUU MKG) Untuk Antisipasi Bencana

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Indonesia tergolong negara yang memiliki risiko bencana alam yang terbesar di dunia, baik akibat akibat dinamika kebumian maupun dimanika cuaca. Kedua ancaman tersebut semakin lama semakin besar dengan munculnya pemanasan suhu udara dan perubahan iklim global. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak pemanasan suhu dan perubahan iklim sebagai penyebab bencana tersebut, maka diperlukan regulasi kebijakan hukum yang mengatur langkah adaptasi dan mitigasi di berbagai sektor, seperti energi, industri, transportasi, pertanian, kehutanan, infrastruktur, kesehatan, sumber daya air, dan pariwisata.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Sri Woro B Harijono mengatakan bahwa pengaturan kegiatan tersebut masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda dan hanya menjadi kewajiban penyelenggara negara, belum mengatur peran serta masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (RUU MKG).

Undang-undang yang terkait meteorologi dan geofisika pada saat ini tersebar di tujuh undang-undang lain yang mengatur perubahan iklim, sumber daya air, penerbangan, pelayaran, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai undang-undang tersebut hanya terbatas mengatur sektor terkait dan tidak terintegrasi.

Keluarnya UU MKG diharapkan akan memberikan kewenangan kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyediakan data dasar hasil pemantauan MKG dan terstandar pada sektor tersebut. Dalam hal ini juga, BMKG dituntut menjadi koordinator dengan melibatkan sektor terkait, melakukan kalibrasi alat dan standar, termasuk informasi data untuk publik.

Berkaitan dengan pelayanan data MKG, selama ini BMKG memiliki target antara lain menyediakan informasi cuaca empat kali sehari, sekali sebulan memperbarui data periode panjang musim tingkat kabupaten, dan memberi data status konsentrasi parameter kualitas udara di seluruh Indonesia, serta dalam waktu dua menit mendiseminasi potensi tsunami setelah terjadi gempa.

Sekretaris Utama BMKG, Andi Eka Sakya menyatakan bahwa penyusunan RUU MKG tersebut sudah dimulai sejak tahun 2004 ketika Badan Litbang Departemen Perhubungan melakukan kajian awal, kemudian diteruskan pada tahun 2006 dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hasilnya berupa Naskah Akademis RUU MKG yang menjadi dasar amanat presiden tentang RUU dan diusulkan ke DPR sejak awal tahun 2008. (Kompas, UU MKG Untuk Antisipasi Bencana, 10 Juli 2009)

Iklan