Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi atau RUU Tipikor Dianggap Justru Memandulkan Upaya Memberantas KKN

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Pasal-pasal dalam draf RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) versi pemerintah yang sedang dibahas dengan DPR akan mengancam pemberantasan korupsi. Menurut Koordinator Divisi Hukum International Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, paling tidak terdapat 15 poin yang merupakan pasal-pasal krusial jika ternyata diloloskan. Misalnya, pasal tidak mencantumkan ancaman pidana minimal, sehingga berpotensi terjadinya vonis percobaan bagi koruptor.

Selain itu, tindak pidana yang dapat dihapuskan adalah korupsi di bawah Rp.25 juta, apabila pelaku menyesal dan mengembalikan dapat tidak dituntut pidana. Dalam draf tersebut juga tidak jelas dan tegas menyebutkan pengadilan tipikor. Ancaman pidana lebih rendah dari UU korupsi sebelumnya, beberapa ketentuan penting terkait pidana korupsi tidak terakomodasi, misalnya penyertaan dan tidak jelasnya pengakuan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pengadilan Khusus Korupsi, juga adanya sikap toleran terhadap pelaku korupsi.

Sementara itu, poin kewenangan penuntutan KPK pernah dipersoalkan KPK, jauh sebelum draf RUU dibahas di DPR. Kewenangan KPK dalam draf hanya sampai pada tingkat penyidikan, sementara di tingkat penuntutan tidak jelas. Perlindungan pelapor justru muncul ancaman pidana bagi pelapor palsu. Terlapor berpotensi melaporkan balik pelapor.

Kelemahan lain, korupsi oleh advokat tidak diatur, dan hanya dijerat dengan kode etik. Sementara ketiadaan aturan pembekuan berpotensi adanya pengalihan rekening dari pelaku ke pihak ketiga, sehingga pengelolaan aset hasil korupsi tidak diatur.(1)

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto menyatakan bahwa KPK keberatan bila DPR dan Pemerintah mengubah draf RUU yang masih dibahas di DPR tersebut. Di dalam draf baru disebutkan fungsi penuntutan kasus dugaan korupsi akan dikembalikan ke Kejaksaan. DPR ingin agar fungsi penuntutan dan penyidikan dipisah. Jadi, fungsi penuntutan akan kembali ke Kejaksaan, KPK hanya melakukan penyidikan. Proses penyidikan di KPK sudah berjalan baik. Jaksa yang terlibat sejak awal penyelidikan membuat penanganan kasus hingga proses peradilan menjadi efektif. Hal ini terbukti KPK selalu menang 100% melawan para koruptor.(1)

Ketua DPR Agung Laksono menilai draf RUU tersebut banyak yang perlu diperbaiki karena tidak memperkuat KPK. Semestinya RUU Tipikor sudah memberikan gambaran sehingga jangan sampai RUU Tipikor justru tidak memperkuat. Kewenangan KPK hanya diberikan sampai pada tingkat penyidikan, sedangkan jika ingin memperkuat KPK seharusnya diberi kewenangan hingga pada tingkat penuntutan.(1)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Andi Mattalatta mengatakan jika sejumlah kalangan menilai RUU Tipikor bermasalah, masih bisa diubah. Kalau dirasa tidak adil, tinggal dibuang pasal yang bersangkutan. Perubahan masih mungkin dilakukan sebelum disahkan. Masukan dan berbagai pihak akan terus dipertimbangkan sebelum disahkan.(1)

Menurut Andi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus tetap ada sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Desember 2006. Rancangan undang-undang yang menjadi dasar hukum keberadaan pengadilan itu diharapkan disahkan sebelum 1 Oktober 2009. Saat ini RUU Pengadilan Tipikor masih dibahas di DPR, pembahasan tersebut dapat diselesaikan DPR periode 2004/2009 karena masih ada masa persidangan yang akan dimulai 15 Agustus 2009.(2)

Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan Tipikor, Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar juga berharap RUU itu dapat selesai dibahas DPR sebelum Desembar 2009 saat mengakhiri masa jabatannya. Apalagi Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla sudah memerintahkan kader Golkar di DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor tidak harus menunggu pembahasan RUU Peradilan Umum. Namun, ketiganya yaitu isi RUU Tipikor, RUU Peradilan Umum, dan RUU Pencucian Uang harus disinkronkan.(2)

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan batas waktu terbitnya UU Tipikor sebagai dasar hukum untuk keberadaan Pengadilan Tipikor pada 19 Desember 2009. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mendorong kadernya di DPR untuk merampungkan RUU Pengadilan Tipikor sebelum Oktober 2009. Apalagi, Mega adalah presiden yang mengesahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003. (1)

Sementara itu, para aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi (KPPK) meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan manipulasi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Sejumlah aktivis mensinyalir pembajakan dilakukan pemerintah dengan membuat draf RUU Pengadilan Tipikor yang mengandung banyak kekurangan, khususnya pasal yang melemahkan posisi hakim ad hoc tipikor.

Para aktivis meminta Presiden Yudhoyono dan utusan pemerintah dalam pembahasan di DPR tidak membajak materi RUU Pengadilan Tipikor, khususnya komposisi hakim ad hoc dan hakim karier. Para aktivis juga mengecam segala upaya dan pernyataan anggota DPR, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, serta semua pihak yang ingin mematikan pemberantasan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor.(2)

Febri Diansyah dari ICW mengatakan bahwa daftar inventarisasi masalah (DIM) di DPR justru tidak lagi mempersoalkan komposisi hakim ad hoc dan hakim karier 3:2, tim pemerintah justru mempertahankan Pasal 27 RUU Pengadilan Tipikor yang mengatakan, komposisi hakim diserahkan pada ketua pengadilan negeri. Artinya, pasal tersebut sama saja dan berarti memberikan diskresi lebih luas kepada ketua pengadilan. Dengan kata lain, dikhawatirkan ada upaya sistematis untuk mengembalikan peran yang lebih besar pada hakim pengadilan umum untuk menyidangkan kasus korupsi.(3)

Koordinator Tim 8 Lieus Sungkharisma dan Ketua Tim 45 Erry Biyana Hardjapamekas dari Dewan Integritas Bangsa (DIB) menyerukan agar mewaspadai serangan balik dari koruptor. DIB mendukung KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi dan tidak akan membiarkan proses pembubaran KPK berlangsung sebab sama dengan membunuh demokrasi. (3)

15 Poin Kelemahan RUU Tipokor Versi Pemerintah

  1. Ancaman pidana: Beberapa pasal tidak mencantumkan ancaman pidana minimal.
  2. Masa kadaluwarsa: Hapusnya penuntutan 18 tahun.
  3. Tindak pidana yang dapat dihapuskan: Korupsi di bawah Rp 25 juta, apabila pelaku menyesal dan mengembalikan dapat tidak dituntut pidana.
  4. Pengadilan Tipikor: Tidak jelas dan tegas menyebutkan pengadilan tipikor.
  5. Kewenangan penuntutan KPK: Kewenangan KPK diakui hanya sampai tingkat penyidikan. Tingkat penuntutan tidak jelas.
  6. Perlindungan pelapor: Muncul ancaman pidana bagi pelapor palsu. Terlapor berpotensi melaporkan balik pelapor.
  7. Korupsi oleh advokat tidak diatur, korupsi oleh advokat hanya dijerat dengan kode etik.
  8. Pembekuan: Tidak diatur. Berpotensi adanya pengalihan rekening dari pelaku ke pihak ketiga.
  9. Pengelolaan aset hasil korupsi tidak diatur. Potensi aset korupsi dikelola oleh masing-masing institusi.
  10. Pembatalan kontrak akibat dari korupsi tidak diatur.
  11. Penyertaan, percobaan, dan permufakatan korupsi tidak diatur.
  12. Penyadapan tidak diatur.
  13. Optimalisasi peran serta masyarakat peran serta masyarakat masih terbatas seperti UU korupsi yang lama.
  14. Kewajiban pelaporan kekayaan tidak diatur.
  15. Penahanan tidak diatur. (4)


Pustaka

  1. Suara Merdeka, “RUU Tipikor Ancam KPK”, Kamis 2 Juli 2009.
  2. Kompas, ”Pengadilan Tipikor Harus Tetap Ada”, Kamis 2 Juli 2009.
  3. Kompas, ”Jangan Bajak RUU Pengadilan Tipikor”, Jumat 3 Juli 2009.
  4. Suara Merdeka, “15 Poin Kelemahan RUU Tipikor versi Pemerintah”, Kamis 2 Juli 2009.
Iklan