Sikap Masyarakat dan Sistem Hukum Penyebab Terorisme Tumbuh Subur di Indonesia

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Masyarakat Indonesia dan sistem hukum yang ada, dinilai masih permisif dalam menyikapi aksi-aksi terorisme yang terjadi, termasuk juga bersikap permisif terhadap para aktor atau kelompok yang diduga menjadi pendukung para pelaku teror. Akibatnya, para pelaku teror bisa dengan mudah mendapatkan perlindungan. Sampai-sampai pentolan teroris semacam Noordin M Top dan lainnya dapat menikah dan punya keturunan selama dalam pelatian.

Aktor Teroris Dapat Perlindungan di Masyarakat

Kepala Desk Koordinasi Pemberantasan Teroris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Inspektur Jenderal (Purn) Ansyaad Mbai, Senin 27 Juli 2008, mengatakan bahwa ada sebagian kelompok masyarakat yang sangat permisif terhadap para teroris dan ideologi mereka. Akibatnya, para teroris itu bisa mendapat tempat berlindung yang nyaman. Lihat saja Noordin M Top, malah bisa menikah, perlindungan paling aman adalah dari keluarga.

Sikap permisif semacam itu, tidak terjadi di negara lain, termasuk Malaysia. Ketika gembong teroris Dr Azahari ditetapkan sebagai buronan, keluarganya harus berpindah-pindah tempat karena tidak diterima oleh lingkungan setempat. Selain itu, Mbai juga menilai ideologi teroris dapat diterima dan tumbuh subur di Indonesia karena belum adanya aturan hukum yang kuat dan mampu mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal.

Aturan Hukum dan Perundang-undangan

Aturan atau payung hukum yang dibutuhkan, terkait kerja intelijen atau penanganan hukumnya, seharusnya bisa mendukung penanganan terorisme sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa pula. Di Perancis, para teroris bisa ditahan sampai lama, karena terorisme adalah organisasi bawah tanah, tidak gampang diungkap. Aparat perlu waktu cukup mengembangkan sehingga polisi dan intelijen bisa leluasa bekerja dan saling bekerja sama.

Perlu dilakukan amandemen atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memasukkan beberapa pasal tambahan untuk memperkuat dan menunjang peran dan kewenangan aparat, seperti intelijen. Karena tidak perlu membuat undang-undang baru karena proses legislasi di Indonesia rumit dan lama. Tinggal tambahi pasal pendukung saja. Selain itu, masyarakat juga harus aktif mengetahui siapa tetangga mereka. Giatkan kerja RT dan RW untuk mengenal kondisi lingkungan (1).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UH, Andi Widjojanto, Minggu 27 Juli 2009, mengatakan bahwa pemerintah diyakini perlu menggagas sebuah rancangan aturan perundang-undangan baru terkait intelijen (RUU Intelijen), terutama untuk menjamin adanya payung hukum yang jelas antar institusi intelijen, baik intelijen strategis maupun intelijen taktis di lapangan, khususnya dalam berkoordinasi menangani terorisme.

Namun, ada baiknya aturan perundang-undangan itu diterapkan dalam jangka waktu terbatas dan terfokus hanya ke isu penanganan terorisme. Pembatasan waktu dan penetapan isu spesifik tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan aturan perundang-undangan yang disusun tidak akan diselewengkan. Hal itu terutama masih ada keraguan di kalangan masyarakat sipil menyusul peran dan perilaku intelijen pada masa lalu. Apalagi untuk kondisi Indonesia, aksi terorisme yang terjadi sudah tidak bisa lagi didekati dan diselesaikan dengan cara-cara normal. Aparat keamanan perlu usul ke presiden untuk mengambil langkah politik, dalam hal ini menyusun dan mengesahkan RUU Intelijen.

Institusi intelijen di Indonesia sekarang mengalami setidaknya dua masalah besar, masalah pengisyaratan (problem of signal) dan masalah putusnya lingkaran kerja intelijen. Akibat kedua persoalan tadi, pemerintah mengalami kesulitan serius mencegah aksi pendadakan macam teror bom yang terjadi dan memakan korban jiwa. Terkait problem pertama, pemerintah sebagai pengguna intelijen dinilai gagal mengolah info strategis, yang sebenarnya sudah berhasil diperoleh dan dilaporkan oleh seluruh institusi intelijen yang ada. Akibatnya, kebijakan yang tepat pun gagal dibuat.

Sementara problem terputusnya lingkaran kerja intelijen terjadi lantaran “tidak nyambung”-nya hubungan antara lingkaran pengumpul dan pengolah informasi intelijen (intelijen strategis) dengan lingkaran operasi intelijen (intelijen taktis) untuk mencegah pendadakan strategis berupa aksi teror seperti peledakan bom. Selain berinisiatif, presiden juga harus mengambil tanggung jawab langsung dalam melaksanakan aturan itu. Seperti UU Patriot Act di Amerika Serikat, yang kendali dan tanggung jawabnya langsung oleh Presiden George W Bush dan Wakil Presiden Dick Cheney sendiri.

Mufti Makkarim dari Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) berpendapat, RUU Intelijen akan jauh lebih baik jika disusun dan diajukan sebagai inisiatif dari pihak legislatif. Usulan dari legislatif diyakini bisa bersifat jauh lebih netral. Tetapi, tidak perlu membuat RUU Intelijen yang dikaitkan dengan isu khusus macam penanganan terorisme. Aturan tentang penanganan terorisme sudah ada. Sekarang tinggal mengatur bagaimana peran intelijen dan kaitannya dengan persoalan lain macam isu pertahanan atau keamanan (2)

Koordinasi Antar Instansi

Dosen hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mengatakan pentingnya penguatan kelembagaan intelijen, antara lain dengan menghapus ego sektoral. Sebetulnya banyak departemen dan lembaga negara yang memiliki mekanisme dan aparat intelijen, seperti Departemen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan keimigrasian. Namun, semua potensi itu belum terintegrasi dengan baik.

Masyarakat sebetulnya tetap punya kepedulian terhadap aksi-aksi terorisme walaupun mungkin masih sebatas ketika peristiwa peledakan bom terjadi. Selebihnya, mereka adalah masyarakat awam yang masih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi, persoalannya jauh lebih kompleks. Akibat masalah ekonomi, masyarakat miskin memang bisa dengan mudah dipengaruhi ideologi kekerasan teroris.

Kemiskinan

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, pada saat saat memberikan sambutan dalam seminar “The Islamic World and the Future of World Civilizations” yang diselenggarakan oleh Kepemimpinan Masyarakat Islam Dunia (World Islamic People’s Leadership) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Senin 27 Juli 2009, mengatakan bahwa upaya pencegahan aksi-aksi terorisme tak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi juga harus dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan ekonomi. Selama ini, kesenjangan dan ketimpangan kesejahteraan ekonomi di kalangan umat Islam dunia menjadi salah satu pemicu munculnya sikap radikal dan terorisme.

Teror bom yang terjadi pada 17 Juli 2009 di Jakarta selalu dihubungkan dengan teror bom yang terjadi di negara-negara seperti Afganistan, Irak, dan Sudan. Bom-bom itu selalu dari kelompok Islam. Aksi teror seperti itu salah satunya terjadi akibat kesenjangan kesejahteraan di dunia Islam.

Sistem Kependudukan

Penyebab lain sulitnya memadamkan gerakan terorisme adalah karut-marutnya administrasi kependudukan sehingga memungkinkan orang membuat identitas palsu. Terkait masalah itu, Departemen Dalam Negeri menjanjikan akan menyelesaikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang salah satunya memuat nomor induk kependudukan (NIK) secara nasional pada tahun 2011.

Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut tumorang, Senin 27 Juli 2009, mengatakan, apabila sistem itu sudah diimplementasikan secara nasional, setiap orang akan mempunyai NIK tunggal. NIK tersebut akan menjadi basis data penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan identitas lainnya. Dengan adanya sistem itu, semua instansi pemerintah harus menggunakan data penduduk tersebut. Selain itu, ada sistem pendataan sidik jari yang bisa mengungkapkan semua data diri seseorang (1).


1. Kompas, Masyarakat Dinilai Permisif Terhadap Aktor Teror, Selasa 28 Juli 2009
2. Kompas, Perlu RUU Intelejen Terkait Terorisme, Senin 27 Juli 2009

Iklan