Simponi Korupsi Berjemaah di Bank Indonesia (BI)

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 17 Juni 2009, Aulia dan Maman divonis dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara. Adapun Bunbunan dan Aslirn dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Mereka berempat, masing-masing, juga diminta membayar denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Hukuman tersebut dijatuhkan karena majelis hakim yang diketuai Kresna Menon berpendapat, mereka berempat bersama dengan pihak lain terbukti mengambil dan menggunakan dana dari Bank Indonesia di Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia pada Mei-Desember 2003 sebesar Rp.100 miliar.

Uang terebut, antara lain, untuk membantu lima mantan petinggi BI yang sedang menjalani proses hukum, yaitu Paul Sutopo, Hendro Budiyanto, dan Hem Soepraptomo masing-masing Rp10 miliar, Iwan R Prawiranata (Rp13,5 miliar), dan J Soedradjat Djiwandono (Rp25 miliar). Dana lainnya, sebesar Rp31,5 miliar, dialirkan ke DPR dengan maksud untuk memperlancar penyelesaian politis kasus BLBI dan perubahan UU BI.

Namun, putusan ini diwarnai dengan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Kresna Menon. Menurutnya, keempat terdakwa melanggar Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang ada dalam dakwaan subsider. Hakim lain berpendapat, para terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No 31/99, seperti tercantum dalam dakwaan primer.

Atas vonis yang dijatuhkan, Aulia dan tiga rekannya mengajukan banding. Dengan vonis tersebut, berarti sudah ada tujuh orang dari unsur BI yang diproses hukum dalam perkara yang sama. Tiga lainnya adalah mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah serta dua pegawai BI, Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Diminta Terus Mengusut Kasus Korupsi di BI

Meski empat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yaitu Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bunbunan EJ Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara aliran dana dari Bank Indonesia, pengusutan kasus ini harus terus dilanjutkan karena belum selesai.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumater Barat, Saldi Isra, mengatakan bahwa pengusutan harus dilanjutkan karena uang Rp.100 miliar yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut baru kembali ke negara sekitar Rp21 miliar. Sebagian besar penerima dana itu juga belum diusut. Jika setelah vonis dijatuhkan pada Aulia, Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan pengusutan kasus ini, berarti mereka merusak logika hukum. Sebab, secara logika, selain pemberi, penerima juga harus diusut.

Pelaksana harian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto mengatakan akan mempelajari putusan terhadap Aulia Pohan dan kawan-kawan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Semua yang diduga terlibat korupsi aliran dana Bank Indonesia itu akan diproses apabila alat buktinya cukup.

Mantan Deputi Gubernur Anwar Nasution, Paskah Suzetta dan emir Moeis Luput

Dengan putusan itu, hampir semua petinggi BI yang terlibat dalam pencairan dana itu telah dijerat, kecuali bekas deputi gubernur Anwar Nasution, yang kini menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, Anwar pernah menyatakan bahwa Dewan Gubernur BI menggelar rapat dua kali untuk membahas soal diseminasi dan bantuan hukum untuk mantan anggota direksi.

Adapun dari pihak DPR, sejauh ini baru Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin yang telah dijebloskan ke penjara. Padahal sebagian besar rekan mereka di Komisi IX diduga juga menerima aliran dana dari BI. Bahkan, dalam persidangan, Hamka pernah mengaku memberikan dana dari BI Rp1 miliar ke Paskah Suzetta yang kini Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Paskah, yang telah dipanggil sebagai saksi dalam persidangan kasus tersebut, telah membantah tudingan menerima dana.

Kronologi

3 Juni dan 22 Juli 2003, Dewan Gubernur BI setuju memberikan uang Rp.31,5 miliar kepada anggota Komisi IX DPR untuk diseminasi dan Rp.68,5 miliar untuk bantuan hukum mantan petinggi BI.

Juni-Desember 2003, BI menyerahkan uang kepada Antony Zeidra Abidin (Ketua Sub-Komisi Perbankan) dan Hamka Yandhu (Ketua Sub-Komisi Keuangan). Perincian:

  1. 27 Juni 2003, sebesar Rp.2 miliar di kamar Hotel Hilton
  2. 2 Juli 2003, sebesar Rp.5,5 miliar di kamar Hotel Hilton
  3. 23 Juli 2003, sebesar Rp.7,5 di Rumah Antony
  4. 18 September 2003, sebesar Rp.10,5 miliar di kamar Hotel Hilton
  5. 4 Desember 2003, sebesar 6 miliar di rumah Antony

Dibagikan:

  1. Fraksi Golkar: 12 orang, Rp4 miliar
  2. Fraksi PDIP: 16 orang, Rp3,85 miliar
  3. Fraksi PPP: 5 orang, Rp1,5 miliar
  4. Fraksi PKB: 5 orang, Rp1,4 miliar
  5. Fraksi Reformasi: 5 orang, Rp1,25 miliar
  6. Fraksi TNI/Polri: 4 orang, Rp1 miliar
  7. Fraksi KKI: 1 orang, Rp250 juta
  8. Fraksi PKB: 1 orang, Rp300 juta (M.S Kaban membantah)
  9. Fraksi Daulat Umat: 1 orang, Rp250 juta

November 2006, Ketua BPK Anwar Nasution melaporkan dugaan korupsi di BI kepada KPK

Januari 2008, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjadi tersangka

April 2008, Antony dan Hamka menjadi tersangka

September 2008, Berkas dari KPK ditolak. Berkas tersebut berisi rincian dugaan:

  1. Hamka Yandhu: Rp.500 juta
  2. Amru al-Mu’tasyim (PKB): Rp.100 juta
  3. Aly As’ad (PKB): Rp.100 juta
  4. Golkar Komisi IX: Rp.100 juta
  5. Emir Moeis (PDIP): Rp.250 juta

Putusan Pengadilan

  1. Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI (5,5 tahun)
  2. Maman H. Soemantri, Deputi Gubernur BI (4,5 tahun)
  3. Bubbunan E.J. Hutapea, Deputi Gubernur BI (4 tahun)
  4. Aslim Tadjudin, Deputi Gubernur BI (4 tahun)
  5. Rusli simanjuntak, Kepala Biro Gubernur BI (4,5 tahun)
  6. Oey Hoey tiong, Direktur Hukum BI (3,5 tahun)
  7. Antony Zeidra Abidin, Kepala Sub-Komisi Perbankan (5 tahun)
  8. Hamka Yandhu, Kepala Sub-Komisi Keuangan (3 tahun)
  9. Aulia Pohan, Deputi Gubernur BI (4,5 tahun)

Lolos

  1. Anwar Nasution
  2. Emir Moeis
  3. Paskah Suzetta
  4. Komisi IX, kecuali Hamka dan Antony.


Sumber:

Kompas, “Lanjutkan Pengusutan: Vonis 4,5 Tahun Untuk Aulia Pohan”, Kamis 18 Juni 2009.

Koran Tempo, ”Aulia Divonis 4,5 Tahun: Anwar dan Paskah Tak Tersentuh”, Kamis 18 Juni 2009.

Iklan