Syarat Sahnya Perjanjian

10 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer, antara lain kesepakatan, kecakapan, adanya objek, dan legal.

Kesepakatan (Toesteming) mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan, kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

  1. bahasa yang sempurna dan tertulis;
  2. bahasa yang sempurna secara lisan;
  3. bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
  4. bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
  5. diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

Istilah tidak cakap (Onbekwaam) dan tidak berwenang (Onvevoegd), yaitu: 1) Tidak cakap adalah orang yang umumnya berdasar ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri, perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang belum dewasa, orang di bawah kuratil (pengampunan), sakit jiwa dan sebagainya. 2) Tidak berwenang adalah orang itu cakap tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.

Ketidakcakapan seseorang merupakan kekecualian dalam membuat perikatan. Mengenai orang-orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditahan di bawah pengampuan, itupun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena kebodohannya. Orang gila yang dirawat di rumah sakit jiwa telah diatur tersendiri tetapi ia pun dianggap tidak cakap untuk membuat perikatan.

Mengenai ketidakwenangan seorang akibat hukumnya tidak diatur lebih lanjut, tetapi demi perlindungan kepentingan umum maka akibat hukum dari perbuatan yang tidak berwenang adalah batal, karena, merupakan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang yang telah ditentukan. Sedangkan untuk orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan karena ketidakcakapannya itu untuk melindungi orang-orang yang bersangkutan maka perbuatannya dapat dibatalkan (Vernietigbaar).

Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenskomst)

Objek perjanjian adalah prestasi/pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Misalnya, jual beli rumah, yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Misalnya, A membeli lemari pada B dengan harga Rp500.000,00. Ini berarti bahwa objeknya itu adalah lemari, bukan benda lainnya.

Hal atau prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif, misalnya penjualan suatu barang-barang tertentu menurut harga yang telah ditaksir. Hal tertentu itu tidak perlu ditentukan secara terperinci, cukup asal jenisnya tertentu dan jumlahnya dapat ditentukan. Kebendaan yang di luar perdagangan tidak dapat menjadi obyek dari perjanjian misalnya kebendaan yang dipergunakan untuk kepentingan negara, kantor-kantor, gedung-gedung negara dan lain-lain. Dikecualikan mengenai warisan yang belum terbuka yaitu tidak diperkenankan untuk melepaskan atau diperjanjikan.

Suatu sebab yang halal (Geoorloofde Oorzaak)

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad mengartikan orzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Contoh A menjual sepeda motor kepada B, sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B karena menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu: Perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Terdapat sebab yang bermacam-macam yaitu: tanpa sebab, sebab yang halal, sebab yang palsu, sebab yang tidak halal. Undang-undang tidak memberikan pegangan yang pasti tentang pengertian apa itu sebab dalam perjanjian. Sebab dalam arti hukum ini tidak boleh dicampuradukkan dengan sebab dalam arti hukum alam.

Tidak adanya sebab, maka apa yang hendak dicapai oleh para pihak adalah lenyap pula dalam kenyataan dan tidak dapat dilaksanakan, misalnya pihak-pihak membuat perjanjian untuk melaksanakan perjanjian yang terdahulu, padahal perjanjian yang terdahulu sudah dibatalkan sehingga para pihak bermaksud melaksanakan perjanjian yang sebetulnya sudah tidak ada. Ini merupakan perjanjian tanpa sebab.

Perjanjian dengan sebab yang tidak halal adalah yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dilarang oleh undang-undang yaitu perjanjian dibuat bertentangan dengan hukum pemaksa dari hukum perdata.

Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Alumni. Bandung. 1996.

Purwahid Patrik. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Mandar Maju. Bandung 1994.

Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cet. II. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek (terjemahan). Cet. 28. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1996.

Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. XII. PT. Intermasa. Jakarta. 1990.

Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Intermasa. Jakarta. 2003.

Supraba Sekarwati. Perancangan Kontrak. Iblam. Bandung 2001.

Iklan