Termonologi Hukum Pertanggungan Resiko dan Asuransi

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat. Keadaan ketidakpastian tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.

Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga menjadi merasa aman. Usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak usaha manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pertumbuhannya, dikenal oleh peradaban/manusia, pada abad-abad awal sebelum Masehi.

Usaha dan upaya melimpahkan risiko kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan yang merupakan embrio dan cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini. Khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individual ataupun risiko kelompok.

Kandungan risiko masyarakat modern relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mempunyai jangkauan sangat luas yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran/menawarkan suatu perlindungan/proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Mengingat dampak usahanya yang sangat luas, maka perusahaan asuransi tentu saja juga perlu mengadakan hubungan dengan kalangan yang sangat luas pula.

Pengertian perusahaan asuransi menurut pasal 286 KUHD menyebutkan: perkumpulan saling menanggung/menjamin diatur oleh perjanjian atau reglemennya. Menurut Polak, perkumpulan saling menjamin (Onderlinge waarborgmaatschaappij), merupakan perkumpulan saling mengikatkan diri untuk membayar iuran atau bantuan yang terus-menerus, yang bertujuan untuk kepada anggota-anggotanya atau pihak ketiga dalam keadaan yang timbul atau saat yang akan datang, yang tidak pasti, membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu yang lain.

Beberapa istilah hukum yang terdapat dalam pasal 286 dan 308 KUHD yang perlu diketahui yaitu:

  1. Tontines, istilah ini diambil nama seorang Itali (Tonti), yang bekerja di Perancis pada abad ke 17. Lembaga ini adalah semacam pertanggungan jiwa timbal balik (onderlinge levensverzekering) atau dana bagi yang tinggal hidup (overlevingskas). Tontines adalah perkumpulan terdiri dari sejumlah orang yang masing-masing mempunyai hak atas sejumlah modal atau rente tertentu, yang saling berjanji bahwa modal atau rente itu sesudah mereka meninggal dunia, jatuh pada anggota yang masih hidup, sehingga anggota yang hidup paling akhir akan mendapat seluruh dana itu.
  2. Perkumpulan saling menanggung/menjamin (wederkerige of onderlinge verzekering of warbor gmaatschappijen), perkumpulan saling menanggung atau menjamin adalah perkumpulan dari pengambil asuransi, perkumpulan yang melaksanakan perusahaan asuransi untuk anggotanya, dengan perjanjian pertanggungan menjadi satu dalam perkumpulan.
  3. Perkumpulan asuransi jiwa timbal balik (Maatschappijen van onderlinge levensverzekering), ialah wederkereige verzekering of waarborgmaatschappij di Indonesia yang bertujuan untuk menyelenggarakan perusahaan asuransi jiwa (Ordonansi Perusahaan Asuransi Jiwa, S.1941-101, tanggal 15 April 1941, pasal 1 ayat 1 huruf e).
  4. Perkumpulan saling menjamin (Onderlinge waarborgmaatschappij). Perkumpulan saling mengikatkan diri untuk membayar iuran atau bantuan terus-menerus, yang bertujuan untuk kepada anggota-anggotanya atau pihak ketiga dalam keadaan yang timbul atau saat yang akan datang, yang tidak pasti, membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu yang lain.
  5. Dana janda (Weduwenfonds). Suatu dana yang mempunyai tujuan tertentu tetapi bukan badan hukum, jadi bukan yayasan (stichting). Dana atau tunjangan janda adalah perkumpulan asuransi jiwa timbal balik dengan tujuan untuk membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan atas kemungkinan hidup atau matinya seseorang dan untuk itu wajib membayar iuran atau bantuan tertentu atau kedua-duanya.

Mengenai wederkerig tidak memberikan ciri khas pada perkumpulan khusus, sebab setiap asuransi dapat dikatakan timbal balik yakni tertanggung membayar premi dan penanggung membayar ganti rugi, kalau peristiwa tidak pasti (evenemen) itu datang dan merugikan tertanggung. Meskipun begitu perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas tidak dinamakan perkumpulan asuransi yang wederkerig atau onderling dalam pengertian undang-undang.

Sedangkan dari beberapa defenisi perasuransian menyebutkan, bahwa perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Dengan istilah perasuransian berasal dari kata asuransi yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.

Jika kata “asuransi” diberi imbuhan “per-an”, maka akan muncul istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis yaitu:

  1. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (insurance company).
  2. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (complementary insurance business). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (complemetary insurance company).

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa: asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pengertian Pasal 246 KUHD disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur:

  1. Pihak tertanggung (verzekering) yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (verzekering), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
  2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke 3 berhasil.
  3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Harta kekayaan sebagai hasil jerih payah tentu akan dipertahankan oleh setiap manusia supaya tidak hilang, tidak rusak, tidak musnah dan sebagainya. Kemungkinan akan hilang harta kekayaan bagi seseorang akan berjalan seiring dengan makin banyaknya harta kekayaan orang itu. Setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab, ia disebut menghadapi suatu risiko. Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu proteksi/perlindungan dan harapan masa datang, baik kepada kelompok maupun perorangan atau perusahaan-perusahaan lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut, karena terjadinya suatu risiko.

Dilihat dari rumusan pasal 1 angka (1) UU No.2 Tahun 1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD. Karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Menurut ketentuan Pasal 1 (1) UU No.2/1992 Tentang Usaha Perasuransian: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia.

Pustaka

Kansil, C.S.T, 2001, Hukum Perusahaan Indonesia, Bagian 1, Jakarta: Pradana Paramita.

Kansil, C.S.T, 2001, Hukum Perusahaan Indonesia, Bagian 2, Jakarta: Pradana Paramita.

Muhammad, Abdulkadir, 2002, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Poedjosoebroto, Santoso, 1957, Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa Di Indonesia, Jakarta: Penerbit Bharata.

Prakoso, DJoko dan I Ketut Murtika, 1987, Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Bina Aksara

Prawoto, Agus, 1995, Hukum Asuransi dan Kesehatan Asuransi, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 1972, Hukum Asuransi Di Indonesia, Cetakan IV, Jakarta: PT. Pembimbing Masa.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1980, Hukum Pertanggungan dan Perkembangan, Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Suhawan, 1988, Pola Dasar Asuransi Kerugian, Bandung: Djatmika.

Sri Redjeki, 1992. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Edisi Pertama, Jakarta: Sinar Grafika

Sri Redjeki, 2000. Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Edisi Pertama, Bandung: Mandar Maju.

Iklan