Teruslah Menulis Apa Saja

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Sejarahwan Asvi Warman Adam mengatakan agar masyarakat untuk terus menulis dan ungkaplah hal-hal yang patut dibaca dan disebarluaskan untuk mengungkap fakta, selama tulisan tersebut bukan untuk mengganggu ketertiban masyarakat. Pendapat tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan, apakah masyarakat perlu lebih hati-hati menulis buku, terutama berkaitan dengan sejumlah buku yang sedang diteliti Intelijen Kejaksaan Agung. Dalam hal ini, justru Kejaksaan yang harus lebih hati-hati melakukan pekerjaannya.

Jaksa Agung pada rapat kerja dengan Komisi III DPR, 11 Mei 2009, menyebutkan bahwa Bagian Intelijen Kejagung telah dan sedang membahas sejumlah buku karya tulis. Pembahasan dilakukan oleh bidang Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan, dalam proses ”clearing house”. Ada lima buku yang dibahas, yaitu:

  1. “Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, ditulis John Roosa, diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
  2. “Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Hants Diakhiri”, ditulis oleh Socratez Sofyan Yoman, diterbitkan Reza Enterprise.
  3. “Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harlan Rakyat 1950-1965”, ditulis Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, diterbitkan Merakesumba Lukamu Sakitku.
  4. “Enam Jalan Menuju Tuhan”, ditulis Darmawan, diterbitkan Hikayat Dunia.
  5. ”Mengungkap Misteri Keragaman Agama”, ditulis Syahruddin Ahmad, diterbitkan Yayasan Kajian Alquran Siranindi.

Penulis buku ”Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harlan Rakyat 1950-1965”, Rhoma Dwi Aria saat ini mengatakan tahu jika bukunya diteliti Kejagung justru dari rekannya. Ia juga tidak tahu bagian mana di dalam bukunya yang dipersoalkan kejaksaan sehingga harus dibahas di clearing house. Selama ini dirinya tidak pernah diberi tahu kejaksaan soal pemeriksaan buku tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan, berkaitan dengan soal pengawasan media dan barang cetakan menyebutkan, kewenangan tersebut masih ada pada jaksa. Pertimbangannya bahwa, jangan sampai ada buku atau media cetak yang mengganggu ”ipoleksosbudhankam”.

Menurut Jasman, jaksa tidak sembarangan menggunakan kewenangan tersebut. Ipoleksosbudhankam adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Langkah Kejagung mengawasi barang cetakan berdasarkan pada:

  1. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
  2. UU Nomor 4/Pnps/1963 tentang Pengamanan Barang yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Memang, kejaksaan punya hak dan tugas mengawasi barang cetakan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Persoalannya adalah semestinya kejaksaan dapat menentukan, apa saja yang dapat dikategorikan mengancam ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Sejarahwan Asvi mengingatkan bahwa langkah kejaksaan pada tahun 2007, yang melarang beredarnya buku sekolah yang tidak mencantumkan kata ”PKI”, pada peristiwa gerakan 30 September. Langkah kejaksaan tersebut banyak dikritik. Apakah pengungkapan fakta yang selama ini ditutupi Pemerintah Orde Baru dapat dikatakan sebagai mengganggu ketertiban umum?

Buku John Roosa bagi sejarahwan adalah penting. Buku tersebut adalah tulisan ilmiah yang menggunakan referensi tentang kepustakaan peristiwa pada tahun 1965. Buku setebal 390 halaman tersebut menyertakan wawancara lisan dengan pihak terkait dan arsip yang sahih, secara ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan. Buku Rhoma dan Muhidin adalah dari koran terbitan Lekra. (Kompas, ”Buku Kontraversi: Mari, Terus Saja Menulis!”, Jumat 19 Juni).

Iklan