Transformasi Konsep Kemiskinan Produk Domestik Bruto (PDB) Menjadi Konsep Kesejahteraan

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Kemiskinan merupakan masalah yang tidak sederhana karena bersifat multidimensional. Pada tahun 1970an, para pakar ekonomi makro mendapat kritikan karena mendasarkan pada pendapatan (income) atau Gross Domestic Product per kapita (GDP per kapita), yang men¬cerminkan kemampuan penduduk dalam wilayah/negara tertentu untuk menghasilkan income. Di Indonesia GDP dikenal dengan PDB (Produk Domestik Bruto). Semakin kecil GDP per kapita yang dihasilkan, maka semakin miskin masyarakat wilayah/negara itu. Para ahli di bidang sosial kemasyarakatan memandang bahwa indikator kemiskinan yang hanya didasarkan pada PDB merupakan cara pandang yang terlalu simplistik dalam memahami masyarakat dan kemiskinan.

Kemudian dikembangkan model dengan memasukkan aspek harga lokal ke dalam GDP sehingga menjadi purchasing power adjusted real GDP. Formulasi GDP per kapita dengan memperhitungkan daya beli ini akan membuat GDP suatu wilayah menjadi fair jika dibandingkan dengan GDP wilayah/negara lain.

Namun para sarjana non-ekonomi tetaplah memandang bahwa transformasi indokator GDP per kapita berdasarkan daya beli ini tetaplah dianggap “sangat ekonomi dan kuatitatif” dalam berbicara tentang kemiskinan. Kemudian muncul gagasan dengan indikator alternatif untuk mengukur kemiskinan, yaitu Physical Quality of Life Index (PQLI) atau lebih dikenal sebagai Basic Need Approach. PQLI merupakan indikator kesejahteraan yang mempertimbangkan kecukupan sandang, pangan, dan perumahan.

Namun perkembangan tersebut belumlah memuaskan, karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang, pangan, dan perumahan, belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya diukur atas dasar perhitungan fisik, namun juga faktor-faktor non-fisik seperti kesehatan dan pendidikan.

UNDP pada tahun 1990, memperkenalkan formula human development index (HDI) atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu: lamanya hidup (angka harapan hidup); tingkat pendidikan (kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk 15 tahun ke atas dengan dan rata-rata lamanya sekolah; dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan Purchasing Power Parity.

Dengan demikian ditegaskan bahwa dalam mempelajari masyarakat jika dahulu dikenal dengan konsep kemiskinan, telah berkembang menjadi konsep kesejahteraan. Disimpulkan bahwa trasformasi konsep kemiskinan menjadi konsep kesejahteraan yaitu dengan memasukkannya aspek kesehatan dan pendidikan (SDM) bersama dengan aspek pangan, sandang, perumahan menjadi kesatuan dengan tingkat pendapatan. Atau dengan kata lain perpaduan antara kuantitas dan kualitas.

Perdebatan terus berlanjut dengan munculnya aliran-aliran kecil yang terkait dengan welfare yang memasukkan sudut pandang kasus per kasus ataupun lokal per lokal, misalnya kesejahteraan masyarakat pedesaan, kesejahteraan masyarakat terpencil, kesejahteraan kaum perempuan, dan sebagainya.

Namun inti dari segala konsekuensi label dari kemiskinan adalah tidak adanya pilihan bagi penduduk miskin (poverty giving most people no option) untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar, misalkan (1) kebutuhan pendidikan; (2) kesehatan; dan (3) kebutuhan ekonomi kepemilikan alat-alat produksi yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan.

Sehingga menjadi ”lingkaran setan” (vicious circles of poverty) sedemikian rupa menimbulkan keadaan di suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Muncul ungkapan bahwa, suatu negara adalah miskin karena memang miskin (a country is poor because it is poor).

Pernyataan “a country is poor because it is poor” sungguh sangat menyedihkan, orang miskin karena tidak punya apa-apa dan akan terus hidup miskin. Para ahli berusaha untuk “memotong” lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, seperti menggali potensi kekayaan alam, meningkatkan produktivitas kerja, menggiatkan masyarakat untuk menabung, memberikan pinjaman untuk modal usaha, menyediakan akses kesehatan, mengalakkan pendidikan nasional, dan sebagainya.

PUSTAKA

Geertz, C. (1977). Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Hofstede, G. (1994). Cultures and Organizations: Software of the Mind, London: Harper Collins Publisher.

Keller, G., B. Warrack, and H. Bartel. (1990). Statistics for Management and Economics: A Systematic Approach. California: Wadsworth Publishing Company.

Meier, G. M. (1995) Leading Issues in Economic Development. New York: Oxford Univ. Press.

Saaty, T. L. (1992) Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process, Pittsburgh: RWS Publications.

Sen, A. K. (1985) Commodities and Capabilities, Hennipman Lectures in Economics, Vol. 7, Amsterdam: North-Holland.

Soekanto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi 4. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.

Suman, Agus. (2007). Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan: Sebuah Studi empiris. Jurnal Manajemen dan Kemwirausahaan. Vol.9 No.1 Maret.

Sukirno, S. (1981). Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: Penerbit FE UI

Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan. (2005). Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PTO PPK). Departemen Dalam Negeri Republik Indo¬nesia.

Trainer, T. (2002). Development, Charity arid Poverty: The Appropriate Development Perspective. International Journal of Social Economics, Vol. 29, No. 1/2.

Iklan