Tudingan Presiden SBY Soal KPK Menjebak Fakta Kuat Indikasi Pengembosan Upaya KPK Dalam Memberantas Korupsi

9 tahun ago kesimpulan 0

+ Pernyataan Presiden SBY indikasi intervensi dan penggembosan kepada KPK
+ KPK bekerja sesuai hukum, bukan menjebak
+ KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pencegahan Korupsi

(kesimpulan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan untuk memberantas korupsi, langkah yang paling tepat adalah pencegahan. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan reformasi birokrasi, sosialisasi, dan pendidikan. “Jangan menjebak,” katanya. Kepala Negara mengatakan hal itu dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 13 Juli 2009. “Yang paling tepat mencegah korupsi. Setelah korupsi terjadi, tidak semudah itu mengembalikan (hasil korupsi). Cara mencegah korupsi adalah reformasi birokrasi, sosialisasi, pendidikan. Jangan menjebak,” kata Presiden (1).

Langkah berikutnya dalam pemberantasan korupsi, adalah mengejar terus para koruptor dan aset yang dilarikan sampai di mana pun. Untuk korupsi yang tengah berjalan, langkah pemberantasannya juga harus terus dilakukan. Keinginan Presiden untuk tidak menjebak koruptor pernah diungkapkan dalam pembukaan Konvensi Hukum Nasional di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2008.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding KPK bekerja dengan menjebak koruptor dianggap sebagai bukti kongkrit usaha pengembosan KPK. Pernyataan tersebut justru disampaikan secara terbuka berasal oleh seorang Kepala Negara. Sebuah indikasi kongkrit upaya mengintervensi dan melemahkan kinerja KPK yang selama ini efesien menjerat para “tikus-tikus kantor”. Pernyataan kontra-produktif menjunjung independensi KPK.

Di sisi lain, kondisi Indonesia yang sudah kesohor sebagai negara paling korup di dunia membutuhkan penanganan secara khusus dalam pemberantasan korupsi, tidak bisa hanya dilakukan pencegahan. Upaya yang sering dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini berhasil secara efektif membawa sejumlah anggota DPR dijebloskan ke bui setelah penyadapan dan pengintaian dilakukan.

Febridiansyah, Peneliti Senior ICW, mengatakan Presiden sebaiknya memahami lebih jauh apa yang dilakukan KPK. Selama ini yang dilakukan KPK bukan penjebakan, melainkan penyelidikan sehingga tersangka bisa tertangkap tangan. Jika mencermati, pernyataan Presiden tersebut menunjukkan KPK tercermin sebagai lembaga penjebak. Harus dibedakan antara penyelidikan dan penjebakan. Kalaupun konteksnya penyadapan, itu sesuai dengan prosedur dan ada UU yang mengaturnya. Karena kalau tidak tertangkap tangan, susah untuk membuktikannya (2).

Taufiequrrahman Ruki, Ketua KPK masa 2004-2007, mengatakan bahwa KPK tidak pernah menjebak. Untuk menangkap koruptor, penyidik KPK selalu dengan prosedur UU. Dengan melakukan penyidikan dan penyadapan yang sesuai dengan UU, para penyidik berhasil menangkap tangan koruptor. Jadi, jangan sampai ada anggapan penyadapan sebagai penjebakan. Penyadapan merupakan bagian dari strategi dan taktik untuk menangkap basah kasus penyuapan. Jadi, memang harus dibedakan sudut pandangnya antara penyadapan dan penjebakan (2).

Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pukat juga pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan bahwa pernyataan Presiden tersebut salah besar meskipun konteksnya lebih menekankan pada proses pencegahan korupsi daripada penindakan. Untuk kondisi Indonesia, tidak bisa hanya dilakukan dengan pencegahan. Pencegahan adalah konteks ke depan, lantas bagaimana koruptor yang merajalela saat ini. Pernyataan Presiden tersebut dianggap sebagai upaya untuk melindungi segenap pejabat negara yang korup dengan sepengetahuan Presiden, karena selama ini KPK tidak pernah menjebak (2). Pernyataan Presiden tersebut menunjukkan kurang jelasnya cetak biru pemberantasan korupsi di Indonesia. Saat ini koruptor amat banyak dan jika hanya dicegah, tidak akan muncul efek jera. Pencegahan yang tidak diiringi dengan penindakan tidak akan efektif dan KPK tidak pernah menjebak orang untuk korupsi, (3)

Saldi Isra, pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan tetap bekerja normal dan tidak terpengaruh dengan pernyataan presiden, yang diduga untuk melemahkan komisi KPK, karena secara hukum KPK bersifat independen. Hal yang penting, semua yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hukum (3).

Pernyataan Presiden lebih banyak ditujukan pada KPK, Jadi diharapkan berbagai pernyataan presiden tersebut tidak mengendurkan kerja KPK dalam penindakan korupsi, sebab di Indonesia dengan tingkat korupsi masih tinggi. Pernyataan Presiden untuk mengutamakan pencegahan tersebut lebih pantas ditujukan pada jajaran di bawahnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Sementara untuk KPK, selain lembaga independen, namanya saja komisi pemberantasan dan bukan komisi pencegahan korupsi. Jadi, yang utama tetap harus penindakan (3).

Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch bahkan menilai pernyataan Presiden tersebut merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK. Itu permintaan harus agar KPK tidak terlalu progresif dalam pemberantasan korupsi (3).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen pada saat kunjungan Cintai Indonesia Cintai KPK (Cicak) di Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, menilai arahan SBY yang mengedepankan pencegahan, merupakan pernyataan yang bisa melemahkan pemberantasan korupsi. Langkah ini bisa menjadi penggembosan bagi KPK, karena pencegahan harus komplemen dengan penindakan. Jika pencegahan saja, KPK akan menjadi monumen dan korupsi akan terus merajalela (4).

Dukungan konkret seharusnya dapat dilihat dari penguatan regulasi, kelembagaan, dan pencitraan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Upaya yang dilakukan pemerintah justru tidak membantu KPK dalam pemberantasan korupsi. Presiden seharusnya memberikan langkah konkret dalam pemberantasan korupsi (4).

Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) Teten Masduki menyatakan sikap Presiden membuktikan bahwa pemerintah belum memiliki blue print pemberantasan korupsi. Terbukti, problem antar-lembaga penegak hukum seperti yang dialami kepolisian dan kejaksaan tidak kunjung membaik. Buktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas dalam lembaga pemerintah. Presiden tidak akan mampu menciptakan pemerintahan yang baik tanpa KPK, karena lemahnya penegakan hukum oleh penegak hukum pemerintah seperti kepolisian dan kejaksaan. Jadi yang mampu mendorong reformasi birokrasi adalah KPK, walaupun bukan beban kewenangan utamanya. Selama ini KPK adalah satu-satunya lembaga yang mampu menuntaskan korupsi di tubuh pejabat, baik di pusat maupun daerah. Lembaga lain tak memiliki keberanian dan efektivitas seperti KPK. Dulu hampir tidak mungkin menyeret anggota DPR, bupati, atau pejabat ke pengadilan. Kini setelah ada KPK hal ini bisa diwujudkan (4).

Koordinator TII Todung Mulya Lubis menyatakan persaingan antarpenegak hukum memperlihatkan kondisi yang tidak sehat. KPK merupakan satu-satunya lembaga yang produktif dalam memberantas korupsi dan satu-satunya lembaga yang efektif untuk mendongkrak nilai indeks persepsi korupsi di Indonesia yang mencapai 2,6 dari sebelum ada KPK yaitu 5. (4)

Sumber:

  1. Media Indonesia, Presiden Meminta Jangan Jebak Koruptor, Selasa 14 Juli 2009.
  2. Media Indonesia, KPK Bekerja Sesuai Dengan UU, Selasa 14 Juli 2009.
  3. Kompas, KPK Tetap Harus Bekerja Normal, Rabu 15 juli 2009.
  4. Media Indonesia, Perlu Penguatan Citra KPK, Kamis 16 juli 2009.
Iklan