Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Selayaknya Tidak Diteruskan

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Ahli yang diajukan pihak pemerintah dalam sidang permohonan hak uji terhadap Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi meminta agar undang-undang tersebut direvisi. Ahli komunikasi massa yang diajukan pemerintah, Tjipta Lesmana, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Kamis 27 Agustus 2009, mengatakan bahwa undang-undang ini memiliki kelemahan, dan memang harus direvisi.

Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi diajukan oleh 47 pemohon. Pemohon tersebut terdiri atas perseorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan kesatuan hukum adat Sulawesi Utara. Mereka meminta agar undang-undang tersebut dikoreksi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang diminta untuk diuji adalah pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 20, pasal 21, dan pasal 23 dalam undang-undang itu. Pasal 1, misalnya, dianggap tidak memberikan batasan jelas bagi pengertian pornografi.

Kesatuan hukum adat daerah Sulawesi Utara sempat mempertunjukkan sebuah tarian dalam sidang. Tarian tersebut dianggap terancam oleh Undang-Undang Pornografi. Tjipta mengatakan, kelemahan undangundang itu ada pada pasal 1, 4, dan pasal 10. Definisi yang tercantum dalam pasal tersebut harus ditambah dengan pengecualian bagi seni kebudayaan, sastra, ilmu pengetahuan, adat-istiadat, dan olahraga. Lima hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi dengan alasan apa pun. Sesuatu hanya dianggap sebagai pornografi jika memenuhi unsur kesengajaan membangkitkan berahi penonton.

Revisi undang-undang dengan menambahkan pengecualian bagi lima bidang tersebut juga disetujui Sumartono, pakar seni yang diajukan pihak pemerintah. Perumusan definisi pornografi yang dapat diterima semua orang bisa dibuat seiring berjalannya waktu. Ahli filsafat yang diajukan pemohon, Rocky Gerung, menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang tersebut lebih banyak merugikan perempuan. Dalam masyarakat yang patriarkis, ini akan mengarah pada penindasan terhadap perempuan.

Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan keterangan ahli yang diajukan pemerintah, antara lain Ade Armando (ahli media massa), Inke Maris (ahli komunikasi), Taufiq Ismail (budayawan), Elly Risman (psikolog), Andre Mayza (neurosainstis), Ida Ruwaida (sosiolog), dan Pery Umar Farouk (surveyer internet). Sebagian besar ahli mengungkapkan perlunya UU Pornografi memiliki kelemahan dalam pendefinisian kata pornografi. Untuk mencegah adanya bias tafsir dari definisi itu, seperti menganggap porno sebuah tarian atau relief candi.

Kuasa hukum pemohon, Anggara Suwahju, menyatakan bahwa UU Pornografi sudah tidak diperlukan mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah memuat ketentuan mengenai pelanggaran susila. Hanya saja, ketentuan itu bermasalah di tingkat penerapan/penegakan hukum. Kalau yang bermasalah penegakan hukumnya, jangan lantas menyatakan membutuhkan UU Pornografi. Rocky Gerung berpendapat, UU Pornografi tidak selayaknya diteruskan.




Koran Tempo, Ahli Minta UU Pornografi Direvisi, Jumat 28 Agustus 2009
Kompas, Definisi Pornografi Diminta Direvisi, Jumat 28 Agustus 2009

Iklan