Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Ancam Kebebasan Pers

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi ancaman kebebasan pers. Dalam undang-undang tersebut, pers bisa langsung dipenjara apabila ada pihak yang tidak suka dengan isi pemberitaan di media online. Hukuman penjara tersebut dapat diterapkan tanpa melalui proses pengadilan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara, seusai seminar tentang kebebasan pers yang diselenggarakan LBH Pers, Democratic Reform Support Program, dan AJI Padang. (Kompas, UU ITE Ancam Kebebasan Pers: Bisa Ditahan Tanpa Persidangan, Senin 15 Juni 2009)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut memungkinkan penahanan langsung apabila ada pihak yang merasa mengalami penghinaan atau pencemaran nama baik. Penahanan dimungkinkan tanpa ada proses pengadilan terlebih dulu. Dalam UU ITE itu, seseorang bisa didakwa melanggar Pasal 27 Ayat 3, didakwa berupa hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp.1 miliar. Hari itu juga orang tersebut bisa langsung ditahan tanpa ada proses persidangan.

Saat ini sebagian besar institusi media massa mengembangkan pemberitaan melalui media internet. Oleh karena itu, UU ITE sangat mungkin diterapkan untuk pemberitaan yang menggunakan basis media internet.

Sementara itu, pers mempunyai fungsi sebagai ”anjing penjaga” (watchdog). Fungsi tersebut sangat terancam diberangus apabila ada kemungkinan sanksi hukum dalam UU ITE yang dijatuhkan tanpa persidangan. Ekses lain dari peraturan tersebut adalah krisis objektivitas, pers hanya bisa memilih untuk memberitakan hal-hal yang baik-baik saja atau mengambil risiko ketika memberitakan kasus korupsi atau penyelewengan tertentu yang dilakukan oleh institusi atau seorang pejabat. Dengan demikian isi dari berita hanya yang ”baik” dalam interprestasi perorangan, pejabat, pengusaha, ataupun penguasa. Tidak ada pengungkapan kebenaran atas peristiwa ketidakadilan.

Kasus yang dialami Prita Mulyasari adalah salah satu contoh penerapan UU ITE. Prita bisa bebas karena kasusnya cepat diangkat ke permukaan oleh publik sehingga mendapatkan respons dari para petinggi negara. Namun tidak dapat dijamin bagaimana dengan nasib Prita-prita lain kalau UU ITE tetap berlaku.

Selain itu, persoalan penghinaan atau pencemaran nama baik sebenarnya juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310-311. Namun, dalam peraturan itu, masyarakat yang diduga melanggar aturan harus menjalani persidangan dan vonis hakim sebelum bisa dikenai sanksi hukum. Meskipun Pasal 310-311 selama ini dianggap sebagai pasal ”karet”, namun Dari satu KUHP lebih ”baik” dibandingkan dengan UU ITE.

Pasal 27 (UU ITE)

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 310 (KUHP)

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

KUHP Pasal 311 (KUHP)

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apayang diketahui, maka dia diancam melakukanfitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Pasal 35 (KUHP)

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

  1. hak mem egang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  2. hak mernasuki Angkatan Bersenjata;
  3. hak inemin dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
  4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  6. hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Iklan