Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (UU No.3/1997) tentang Pengadilan Anak Perlu Direvisi

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Istilah anak nakal bersifat prejudice, labelisasi, dan merugikan kepentingan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (UU No.3/1997) tentang Pengadilan Anak. Komisi Anak menilai batas usia anak yang bisa dikenai hukum pidana, yakni 8 tahun, harus diubah. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Hadi Supeno, Jumat 31 Agustus 2009, mengatakan bahwa roh dalam Undang-Undang Pengadilan Anak semangatnya mengadili anak, bukan untuk melindungi.

Batas usia tersebut mengakibatkan munculnya berbagai kasus pengadilan anak yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Misalnya kasus 10 anak bermain “macam buram” di Tangerang, Banten. Sepuluh anak itu diputuskan bersalah dengan tuduhan berjudi, melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski hukuman mereka dikembalikan kepada orang tua, aparat hukum telah meruntuhkan nilai kemanusiaan sejak proses penangkapan, penyidikan, penahanan, sampai pengadilan.

Kasus 10 anak di Tangerang itu bukan yang pertama. Sebelumnya, ada kasus anak “RJ” di Sumatera Utara dan kasus “J” di Depok, Jawa Barat. Kasus-kasus seperti itu bakal terus bermunculan selama undang-undangnya tidak diubah. Definisi anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak membedakan status kawin dan belum kawin. Sedangkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, status kawin bisa mengakhiri status anak. Padahal jumlah pernikahan dini mencapai 34,5 persen. Artinya, mereka akan menerima perlakuan hukum orang dewasa meski masih anak-anak.

Muhammad Joni, dari tim ahli hukum Komisi Perlindungan Anak, mengatakan bahwa pememberian definisi anak-anak yang diduga melakukan perbuatan dilarang dengan sebutan anak nakal dalam Undang-Undang Pengadilan Anak juga tak tepat. Istilah anak nakal bersifat prejudice, labelisasi, dan merugikan kepentingan terbaik anak. Undang-Undang Pengadilan Anak juga perlu memuat norma hukum yang memprioritaskan hakim menjatuhkan putusan tindakan daripada hukuman pidana (Koran Tempo, Komisi Anak Ajukan Uji Materi UU Pengadilan Anak, Sabtu 1 Agustus 2009)

Iklan