Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Angka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Jakarta Barat meningkat 20 persen dalam semester pertama tahun 2009 dibandingkan dengan periode sama pada tahun 2008. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat, Ajun Komisaris Budi Setiadi menjelaskan, pada semester I tahun 2008 KDRT mencapai 47 kasus dan semester I 2009 mencapai 58 kasus.

Meningkatnya jumlah kasus KDRT karena adanya kesadaran masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dengan melaporkan kekerasan yang terjadi ataupun menimpa mereka.

Tingginya kasus KDRT secara umum berkorelasi antara kawasan hunian padat dan kumuh dengan pelaku dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Wilayah dengan laporan KDRT tertinggi di wilayah Jakarta Barat adalah Kecamatan Cengkareng. Kecamatan Cengkareng banyak dihuni warga miskin dan buruh pabrik yang hidup di rumah sewaan yang dibangun berhimpitan.

Namun, kasus KDRT juga terjadi di keluarga kaya dan berpendidikan. Terkadang di keluarga kaya juga terjadi KDRT karena merasa berkuasa. Ada sejumlah kasus penganiayaan pembantu oleh keluarga kaya ditangani Polres Jakarta Barat. Pihak kepolisian pernah menangani kasus seorang pembantu yang sekujur badannya disetrum oleh majikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23/2004 Tentang KDRT) disahkan pada tanggal 22 September 2004 terdiri dari 56 pasal dan sembilan Bab yang terdiri dari Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Larangan Kekerasan dalam rumah Tangga, Hak-Hak Korban, Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Perlindungan, Pemulihan Korban, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain, dan Ketentuan Penutup. Hukuman maksimal adalah 15 tahun penjara atas perbuatan yang mengakibatkan kematian korban.

Secara prinsipil, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Karena perilaku demikian merendahkan keluhuran harkat dan martabat manusia sehingga dipandang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (HAM). Sejarah telah mencatat bahwa penyelesaian pertikaian atau metode-metode pembelajaran yang menggunakan kekerasan biasanya cenderung menyisakan dendam dan trauma yang justru terus bereproduksi dan terlembaga dari generasi ke generasi dan termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk.

Di negara-negara berkembang yang umumnya memiliki karakter budaya paternalistik dan feodalistik, kekerasan merupakan solusi dominan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang muncul di masyarakat. Apalagi kalau gejolak tersebut dianggap merongrong wibawa negara dan pemerintah yang berkuasa, maka kekerasan dikonstruksikan sebagai langkah konstitusional meski tanpa prosedural hukum yang sah.

Di sektor domestik, watak dan karakter kekerasan serupa juga terjadi dalam ranah keluarga. Dan umumnya yang menjadi korban adalah kaum istri dan anak-anak. Meski kekerasan dalam rumahtangga dirasa sangat menyakitkan dan melukai fisik maupun psikis, namun hal itu masih tetap mendapat pembenaran. Di balik demi dan atas nama kepala keluarga dan mempertahankan harmonisasi keluarga, kaum suami tak ragu-ragu untuk menarik garis embarkasi bahkan dikotomi peran yang hanya menempatkan istri sebagai pelaku domestik seutuhnya yang tidak memiliki nilai jasa dibandingkan suami sebagai pekerja di sektor publik sebagai penghasil rupiah dan utama. Subordinasi dan stereotype ini semakin memarginalkan kaum istri dan tak kuasa mengahadapi budaya kekerasan dare kaum patriarkhi.

Jika dilacak lebih jauh, mengapa kekerasan dalam rumahtangga terjadi oleh banyak faktor penyebabnya. Mulai dari ekonomi, status sosial, watak kultur masyarakat yang paternalis dan feodalistik, sampai pada faktor penafsiran tekstual terhadap kitab keagamaan yang melegalkan tindakan anarki. Hasil penelitian LBH APIK Jakarta menunjukkan bahwa dalam kisaran 1997 dimana ekonomi moneter mulai mengalami kriris, kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan yakni 240 kasus. Di tahun-tahun berikutnya terus mengalami kenaikan yang sangat memprihatinkan.

KUHP sendiri memiliki keterbatasan instrumen pengatur dan ruang gerak jika ingin menangkap pelaku tindak pidana. Menurut KUHP, kekerasan dalam rumahtangga bukan merupakan delik aduan melainkan delik lapor. Artinya, ketika terjadi percekcokan yang mengarah pada tindak pidana maka pihak kepolisian baru dapat melakukan penyidikan setelah diadukan terlebihdahulu oleh pihak istri. Sementara, di masyarakat sendiri muncul pandangan bahwa pertengkaran atau apapun bentuknya (yang itu merupakan konflik rumahtangga) merupakan persoalan privasi dimana orang lain tidak boleh ikut campur (tabu). Dengan demikian adanya sistem “tabu” tidak dapat membuka tabir tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga untuk dilaporkan masyarakat dan ditindaklanjuti pihak kepolisian. Akibatnya, negara tidak dapat melindungi korban kekerasan secara optimal.

Faktor lilitan kesulitan ekonomi banyak menyebabkan anak-anak putus sekolah dan harus menggantungkan cita-citanya pada cukong-cukong pekerja anak yang rentan terhadap keselamatan dan pelecehan seksual. Bahkan ada seorang ibu nekat menghabisi 3 nyawa anak-anaknya dan dirinya karena depresi berat tak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya dan tunggakan hutang rentenir. Pertengkaran dan perceraian orangtua juga sering membuat anak-anak galau dan mencari jalan pintas hidup dengan pergaulan bebas dan narkoba. Masih banyak cerita nestapa lain seputar kekerasan yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan keluarganya.

1998, ada 216 kasus yaitu: kekerasan fisik (33), kekerasan psikis (119), kekerasan ekonomi (58), kekerasan seksual (3), Perkosaan (1), dan pelecehan seksual (2).

1999 terjadi 277 kasus yaitu: kekerasan fisik (52), kekerasan psikis (122), kekerasan ekonomi (58), kekerasan seksual (15), perkosaan (10), dan pelecehan seksual (5).

2000 terjadi 333 kasus yaitu: kekerasan fisik (69), kekerasan psikis (174), kekerasan ekonomi (85), kekerasan seksual (1), pelecehan seksual (1), dan ingkar janji (3).

2001 terjadi 118 kasus kekerasan, jumlah yang sedikit mengalami penurunan yaitu kekerasan fisik (82), kekerasan psikis (76), kekerasan ekonomi (16), dan ingkar janji (14).

2002, angka kekerasan mengalami kenaikan yang cukup mengejutkan yakni sebanyak 491 kasus yaitu: kekerasan fisik (86), kekerasan psikis (250), kekerasan ekonomi (135), kekerasan seksual (7), ingkar janji (5), dating violence (7), dan penganiayaan anak (1).

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
Kompas, KDRT di Jakbar Naik 20 Persen, Rabu 1 Juli 2009.