Wewenang dan Kewenangan

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Mochtar Kusumaatmadja menyatakan kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat dikatakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden), misalnya wewenang menandatangani suatu surat keputusan oleh seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada di tangan Menteri.

Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (recten en plichten). F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staatsen administratief recht. Dalam pandangan F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek kewenangan, mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara ‘wewenang’ (competence, bevoegdheid) atau ‘kewenangan’ (authority, gezag). Yang dimaksud ‘kewenangan’ adalah apa yang disebut ‘kekuasaan formal’, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Selanjutnya dikatakan, kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang penterintahart (atau bidang urusan tertentu yang bulat). Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang adalah kekuasaan tunuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri.

Kewenangan yang bersuniber dare peraturan perundang-undangan dapat tercermin dalam konsep negara hukum. Menurut R.J.H.M Huisman: “Een bestuurorgaan kan zich geen huvoegdheid toeeigenen. Slecht de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet aleen atribueren aan een bestuurorgaan, maar ookaan anbtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milie enz) of aan speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachkamen) ofzelsaan privaatrechttelijke rechtspersonen.” (Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.

Jelaslah bahwa salah satunya kewenangan dapat dimiliki oleh badan pemerintahan dan senantiasa didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang diharapkan dari setiap tindakan hukum pemerintahan dari para Badan atau Jabatan tata usaha negara itu, benar-benar selain ada dasar wewenangnya dalam peraturan perundang-undangan, juga pelaksanaan wewenang tersebut benar-benar menurut norma-norma keadilan hukum. Singkatnya, segala tindakan pemerintah hendaknya menurut hukum baik in appearance maupun in reality.

Selain setiap kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh para Badan atau jabatan tata usaha negara itu selalu harus bersifat legal atau atas dasar hukumnya, juga harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip hukum tidak tertulis. Ini dikarenakan dengan menaati legal principles seperti itu dapat membuat sistem pemerintahan itu akan bekerja secara adil, bersih dan efisien serta berwibawa.

Dengan konsepsi ini dapat disimpulkan kewenangan pemerintahan dari Badan atau Jabatan tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tata usaha negara itu pertama-tama harus bersumber atau berdasar pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi, di samping itu pelaksanaan dart kewenangan pemerintahan juga harus memperhatikan norma-norma yang tidak tertulis, yang di antaranya adalah yang disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan norma-norma tidak tertulis yang benar-benar ada dan hidup yang berada di antara norma-norma juridis (hukum) dan etika (moral/kepatutan) yang mempedomani para Badan atau Jabatan tata usaha negara pada waktu melaksanakan fungsi pemerintahannya. Merupakan asas-asas yang mengandung suatu hukum. Ia dianggap yang menjembatani norma-norma hukum dengan norma-norma etika.

Mochtar Kusumaadmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, 2002.

S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yoyakarta, Liberty, 1997.

Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press, 2002.

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1996.